Kamis, 28 Mei 2009

Umat Indonesia Membutuhkan Ulama Akhirat

Pemilihan Presiden dan Wapres (Pilpres) 2009 akan digelar tidak lama lagi setelah pengumuman tiga pasangan capres-cawapres dalam beberapa pekan terakhir. Berbagai strategi dan cara digelar untuk meraih kemenangan. Yang menarik, setiap pasangan capres-cawapres merasakan kebutuhan dukungan dari ‘penguasa non-formal’ yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka adalah para ulama, kiai, tuan guru, tengku dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh. Setiap menjelang Pemilu, termasuk Pilpres kali ini, mereka sering kedatangan tamu tim sukses pasangan capres-cawapres, atau bahkan langsung pasangan capres-cawapresnya.

Di sisi lain, ada sebagian orang dengan julukan kiai atau ulama bertandang ke kediaman pasangan capres-cawapres. Ada pula yang bertemu di luar ‘kandang’ masing-masing dengan cara menggelar satu acara atau agenda yang bertajuk ‘keumatan’. Pada pertemuan-pertemuan tidak resmi di tengah-tengah jamaah para kiai/ulama tidak jarang “pesanan politik” juga disampaikan. Targetnya tentu saja adalah menjajaki dukungan para tokoh umat ini, dan tentu dengan kompensasi.

Akibat dukung-mendukung capres-cawapres ini, tidak jarang hubungan silaturahmi menjadi renggang hanya karena masing-masing berbeda visi dan dukungan politiknya. Masing-masing pasangan saling mengklaim bahwa mereka pro-rakyat, sementara pasangan lain pro-asing (dengan julukan neoliberal). Padahal sebenarnya semua pasangan adalah pengusung liberalisme, hanya dengan kadar yang berbeda-beda. Ini adalah fakta yang tentu sangat memprihatinkan. Umat menjadi bingung dengan arah politik para ulama dan kiai mereka. Pasalnya, masing-masing kiai/ulama memiliki tujuan politik yang semuanya bisa dikemas dengan bungkus dalil agama. Sebagian kiai/ulama itu seolah menjadi makelar dagangan yang bernama “tahta”. Mereka mengabaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang sesungguhnya dalam kehidupan sosial-politik.

Lantas apakah yang perlu direnungkan oleh ulama dan umatnya terkait dengan pemilihan pemimpin saat ini? Bagaimana tanggung jawab ulama dalam kehidupan politik dan bernegara? Sejauh mana peran dan fungsi ulama dalam proses perubahan menuju Indonesia yang bersyariah, yang baldat[un] thayyibat[un] warabb[un] ghafûr?

Sekularisme: Ancaman Terbesar

Peran ulama sepanjang masa kehidupan kaum Muslim, khususnya dalam kehidupan politik, sangatlah penting. Bahkan pada masa-masa kemunduran umat Islam sekalipun, peran penting ulama dalam kehidupan politik tetap tidak tergantikan. Pasalnya, Islam memang tidak memisahkan antara kehidupan politik dan spiritual, bahkan saat umat jatuh dalam kubangan sekularisme (yang menjauhkan agama dari urusan sosial-politik-kenegaraan) saat ini, yang berdampak pada terpinggirkannya para ulama. Ulama masih memiliki tempat tersendiri dalam pribadi umat dengan berbagai alasan. Karena itu, para penguasa atau calon penguasa selalu berusaha untuk meraih dukungan mereka.

Di sisi lain, ada sebagian kiai/ulama yang merespon persoalan politik kekinian (seperti Pilpres 2009) dengan memberikan panduan kepada umatnya. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi, misalnya, menyatakan bahwa pemimpin kaum Nahdliyyin memberikan dua syarat untuk calon presiden mendatang. Menurutnya, syarat pertama, calon presiden itu harus menyelamatkan agama, dan syarat kedua, calon presiden tidak membawa agenda neoliberalisme.

Pandangan dan sikap yang disampaikan oleh KH Hasyim Muzadi sebagai pimpinan kaum Nahdliyyin ini sangatlah penting untuk memberikan wawasan kepada jamaahnya agar di Pilpres bulan Juli nanti mereka tidak salah memilih (Eramuslim.com).

Sayang, pandangan dan sikap ini tidak menyentuh “sistem politik” yang tegak saat ini. Padahal menyelamatkan agama sejatinya adalah dengan menegakkan akidah dan syariah Islam dalam semua aspek kehidupan mereka, baik di ranah pribadi maupun ranah sosial-politik-kenegaraan. Semua ini tentu tidak bisa diwujudkan dalam sistem politk sekular saat ini. Sebaliknya, keselamatan agama menuntut adanya institusi negara yang menerapkan syariah Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan.

Lagipula, masalah kepemimpinan sesungguhnya terkait dengan dua faktor: sosok pemimpin dan sistem kepemimpinan yang digunakannya. Jika panduan untuk memilih pemimpin ini hanya terkait dengan sosok pemimpinnya saja, tentu hal demikian telah mengabaikan sama sekali sistemnya (yakni sistem sekular) yang justru gagal menyelamatkan agama dari pengebirian perannya sekadar sebatas penjaga moral belaka. Dalam sistem sekular saat ini, peran agama sebagai solusi atas seluruh problem kehidupan malah disingkirkan jauh-jauh. Sistem sekular ini pun sekaligus menjadi payung bagi tegaknya neoliberalisme/liberalisme dalam berbagai aspek kehidupan umat.

Karena itu, kesadaran akan bahaya sekularisme ini harus ada di benak para ulama. Singkat kata, ulama harus mulai menyadari bahwa sistem sekular inilah yang harus terlebih dulu disingkirkan dan digantikan dengan sistem Islam, yakni sistem yang menegakkan syariah Islam, sebelum umat ini benar-benar diarahkan untuk memilih pemimpinnya. Jika hal ini tidak dilakukan, siapapun pemimpin yang terpilih, yakinlah, mereka hanya akan semakin mengokohkan sistem sekular ini. Akibatnya, harapan untuk menyelamatkan agama sekaligus menjauhkan neoliberalisme akan menjadi tinggal harapan, tidak akan pernah mewujud dalam kenyataan. Pasalnya, justru sekularismelah ancaman yang sebenarnya terhadap keselamatan agama, dan sekularisme pula yang sekaligus menjadi pintu yang sangat lebar bagi masuknya neoliberalisme.

Peran dan Tanggung Jawab Ulama

Ulama adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan oleh para nabi tentu tidak akan digadaikan dengan apapun, meski dengan seluruh isi bumi dan langit ini. Tentu karena para ulama adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Atas dasar iman dan ilmunya, ulama akan senantiasa berjuang membimbing umat untuk senantiasa hanya menghamba kepada Allah SWT secara total. Penghambaan secara total itu harus dibuktikan dengan cara menjalani dan menata hidup ini sesuai dan tuntunan (baca: syariah Islam) yang dibawa oleh Rasulullah saw., baik dalam kehidupan politik maupun spiritual, seraya berharap keridhaan Allah SWT sebagai tujuan paling puncak.

Karenanya, ulama harus menjadi penyambung lidah umat di hadapan para penguasa. Ulama harus menjadi pembimbing mereka menuju kepemimpinan yang mulia dengan Islam. Sebab, mereka semua adalah hamba-hamba Allah SWT yang juga merindukan surga.

Namun demikian, fungsi ulama akan pudar dan tertutup dengan sikap dukung-mendukung calon pemimpin tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar’i. Selain itu, dukungan ulama sejatinya hanya diberikan kepada mereka yang mau menegakkan akidah dan syariah Islam secara kâffah, bukan kepada mereka yang akan melanggengkan sekularisme yang nyata-nyata selalu menjadi ancaman bagi keselamatan agama dan menjadi pintu masuk bagi bercokolnya neoliberalisme.

Di sisi lain, para pemimpin atau calon pemimpin harus dekat dengan ulama semata-mata demi meminta bimbingan menuju ridha Allah SWT, dan bukan demi ‘membeli’ ulama sekadar untuk meraih atau melanggengkan kekuasaan.

Umat hari ini merindukan sosok ulama yang ikhlas berjuang dengan pengorbanan maksimal agar bisa mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliah modern, derita dan nestapa dalam kerangkeng sistem sekular-liberal; menuju cahaya Islam dalam wujud masyarakat dan negara yang bersyariah, yang berjalan di atas hidayah Islam. Itulah masyarakat dan negara yang pernah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah saw. dan dilanjutkan oleh para khalifah beliau.

Sifat-sifat Ulama

Karena itu, ulama harus memiliki sejumlah sifat dan karakter khas, antara lain: Pertama, senantiasa berzikir kepada Allah dalam semua keadaan. Allah SWT berfirman:

]الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ[

Mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadan berbaring (QS Ali Imran [3]: 191).

Kedua, menjauhi penghambaan kepada thâghût. Allah SWT berfirman:

]وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا[

Mereka adalah orang-orang yang menjauhi thâghût, yaitu tidak menghambakan diri kepadanya (QS az-Zumar [39]: 17).

Ketiga, senantiasa bertobat (kembali) kepada Allah, sebagaimana firman-Nya:

]وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ[

Mereka senantiasa kembali kepada Allah (QS az-Zumar [39]: 17).

Keempat, selalu menghubungkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan seperti silaturahmi, loyal kepada sesama Mukmin, mengimani semua nabi dan menjaga semua hak manusia. Allah SWT berfirman:

]وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ[

Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan (QS ar-Ra’d [13]: 21).

Seorang ulama pasti lebih suka berdekatan dengan seorang Muslim yang taat daripada dengan mereka yang selalu memusuhi umat Islam. Ulama pun akan menjadi perekat umat, pionir ukhuwah islamiyah, dan tidak mungkin menjadi pemecah-belah umat.

Kelima, memiliki rasa takut kepada Allah dan keagungan-Nya, sebagaimana firman-Nya:

]وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ[

Mereka selalu takut kepada Tuhannya (QS ar-Ra’d [13]: 21).

Ulama hakiki akan memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Dia akan lebih mudah menangis daripada tertawa terbahak-bahak. Tampak keanggunan dan kewibawaannya karena kekhusyukan yang memancar dalam dirinya.

Keenam, takut terhadap keburukan Hari Penghisaban, sebagaimana firman-Nya:

]وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ[

Mereka senantiasa takut pada hisab yang buruk (QS ar-Ra’d [13]: 21).

Rasa takut ini tercermin dalam ucapan dan semua perbuatannya untuk selalu menjauhi semua larangan Allah.

Ketujuh, memiliki kesabaran dalam menghadapi semua beban, kesulitan dan musibah di dunia serta senantiasa menentang kehendak hawa nafsu. Allah SWT berfirman:

]وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ[

Mereka adalah orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya (QS ar-Ra’d [13]: 22).

Semua perintah Allah adalah kewajiban dan beban yang harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Demikian juga dengan musibah.

Umat Membutuhkan ’Ulama Akhirat’

Sebagaimana dimaklumi, kewajiban terbesar umat Islam hari ini adalah mengembalikan kehidupan Islam di tengah-tengah masyarakat dengan menegakkan seluruh syariah Allah SWT. Sebaliknya, kemungkaran terbesar yang wajib ditumbangkan saat ini adalah sistem thâghût yang menerapkan hukum-hukum kufur buat manusia. Itulah sistem sekular yang tengah berlangsung saat ini.

Karena itu, saat ini umat benar-benar membutuhkan ’ulama akhirat’ yang bisa membimbing mereka untuk kembali pada Islam secara kâffah sambil terus-menerus memberikan dorongan dan dukungan terhadap perjuangan ke arah penegakkan syariah Islam. Umat membutuhkan ulama yang meneladani perjuangan Rasulullah saw. dalam mewujudkan masyarakat islami, yang menerapkan syariah Islam secara total dalam semua aspek kehidupan, dalam Daulah Khilafah. Hanya dengan itulah cita-cita umat mewujudkan baldat[un] thayyibat[un] warabb[un] ghafûr akan benar-benar terwujud, insya Allah.

Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.

Neoliberalisme Di Indonesia Sudah Ada Dari Dulu

http://hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2009/05/dfzo5w_th.jpg
Oleh : Revrisond Baswir

Tiba-tiba saja mencuat menjadi wacana hangat di tengah-tengah masyarakat. Pemicunya adalah munculnya nama Boediono sebagai calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden yang akan datang. Menurut para penentang mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut, Boediono seorang ekonom yang menganut paham ekonomi neoliberal, sebab itu ia sangat berbahaya bagi masa depan perekonomian Indonesia.

Tulisan ini tidak bermaksud mengupas Boediono atau paham ekonomi yang dianutnya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menguraikan pengertian, asal mula, dan perkembangan neoliberalisme secara singkat. Saya berharap, dengan memahami neoliberalisme secara benar, silang pendapat yang berkaitan dengan paham ekonomi ini dapat dihindarkan dari debat kusir. Sebaliknya, para ekonom yang jelas-jelas mengimani neoliberalisme, tidak secara mentah-mentah pula mengelak bahwa dirinya bukan seorang neoliberalis.

Sesuai dengan namanya, neoliberalisme adalah bentuk baru dari paham ekonomi pasar liberal. Sebagai salah satu varian dari kapitalisme yang terdiri dari merkantilisme, liberalisme, keynesianisme, neoliberalisme dan neokeynesianisme, neoliberalisme adalah sebuah upaya untuk mengoreksi kelemahan yang terdapat dalam liberalisme.

Sebagaimana diketahui, dalam paham ekonomi pasar liberal, pasar diyakini memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Karena pasar dapat mengurus dirinya sendiri, maka campur tangan negara dalam mengurus perekonomian tidak diperlukan sama sekali. Tetapi setelah perekonomian dunia terjerumus ke dalam depresi besar pada tahun 1930-an, kepercayaan terhadap paham ekonomi pasar liberal merosot secara drastis. Pasar ternyata tidak hanya tidak mampu mengurus dirinya sendiri, tetapi dapat menjadi sumber malapetaka bagi kemanusiaan. Depresi besar 1930-an tidak hanya ditandai oleh terjadinya kebangkrutan dan pengangguran massal, tetapi bermuara pada terjadinya Perang Dunia II.

Menyadari kelemahan ekonomi pasar liberal tersebut, pada September 1932, sejumlah ekonom Jerman yang dimotori oleh Rustow dan Eucken mengusulkan dilakukannya perbaikan terhadap paham ekonomi pasar, yaitu dengan memperkuat peranan negara sebagai pembuat peraturan. Dalam perkembangannya, gagasan Rostow dan Eucken diboyong ke Chicago dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ropke dan Simon.

Sebagaimana dikemas dalam paket kebijakan ekonomi ordoliberalisme, inti kebijakan ekonomi pasar neoliberal adalah sebagai berikut: (1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961). Tetapi dalam konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods, Amerika Serikat (AS) pada 1944, yang diselenggarakan untuk mencari solusi terhadap kerentanan perekonomian dunia, konsep yang ditawarkan oleh para ekonom neoliberal tersebut tersisih oleh konsep negara kesejahteraan yang digagas oleh John Maynard Keynes.

Sebagaimana diketahui, dalam konsep negara kesejahteraan atau keynesianisme, peranan negara dalam perekonomian tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal dan moneter, khususnya untuk menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja dan menjamin stabilitas moneter. Terkait dengan penciptaan lapangan kerja, Keynes bahkan dengan tegas mengatakan: “Selama masih ada pengangguran, selama itu pula campur tangan negara dalam perekonomian tetap dibenarkan.”

Namun kedigdayaan keynesianisme tidak bertahan lama. Pada awal 1970-an, menyusul terpilihnya Reagen sebagai presiden AS dan Tatcher sebagai Perdana Menteri Inggris, neoliberalisme secara mengejutkan menemukan momentum untuk diterapkan secara luas. Di Amerika hal itu ditandai dengan dilakukannya pengurangan subsidi kesehatan secara besar-besaran, sedang di Inggris ditandai dengan dilakukannya privatisasi BUMN secara massal.

Selanjutnya, terkait dengan negara-negara sedang berkembang, penerapan neoliberalisme menemukan momentumnya pada akhir 1980-an. Menyusul terjadinya krisis moneter secara luas di negara-negara Amerika Latin. Departemen Keuangan AS bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), merumuskan sebuah paket kebijakan ekonomi neoliberal yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington. Inti paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut adalah sebagai berikut: (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk kebijakan penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan; (3) liberalisasi perdagangan; dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.

Di Indonesia, pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif berlangsung setelah perekonomian Indonesia dilanda krisis moneter pada 1997/1998 lalu. Secara terinci hal itu dapat disimak dalam berbagai nota kesepahaman yang ditandatatangani pemerintah bersama IMF. Setelah berakhirnya keterlibatan langsung IMF pada 2006 lalu, pelaksanaan agenda-agenda tersebut selanjutnya dikawal oleh Bank Dunia, ADB dan USAID.

Menyimak uraian tersebut, secara singkat dapat disimpulkan, sebagai bentuk baru liberalisme, neoliberalisme pada dasarnya tetap sangat memuliakan mekanisme pasar. Campur tangan negara, walau pun diakui diperlukan, harus dibatasi sebagai pembuat peraturan dan sebagai pengaman bekerjanya mekanisme pasar. Karena ilmu ekonomi yang diajarkan pada hampir semua fakultas ekonomi di Indonesia dibangun di atas kerangka kapitalisme, maka sesungguhnya sulit dielakkan bila 99,9 persen ekonom Indonesia memiliki kecenderungan untuk menjadi penganut neoliberalisme. Wallahua’lambishawab. (Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM)-


Sumber: www.kr.co.id

Manifesto HT Upaya Menyelamatkan Indonesia dari Keterpurukan

http://4.bp.blogspot.com/_nTuxMpRj0VU/SKn-1ThTWaI/AAAAAAAAAHo/ZQfeMdut3sU/s400/dominate+of+islam.jpg

Wawancara Eksklusif:

Muhammad Ismail Yusanto, Jubir Hizbut Tahrir Indonesia |

Pada 21 Mei lalu HTI meluncurkan buku Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam di Wisma Antara Jakarta. Terkait dengan itu maka wartawan mediaumat.com Joko Prasetyo mewawancarai Jubir HTI Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

Apa latar belakang penerbitan Manifesto yang baru diluncurkan di penghujung Mei ini?

Selama ini umat secara umum sudah mengetahui gagasan syariah dan khilafah. Namun belum banyak orang mengetahui secara persis. Manifesto ini disusun untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai pokok-pokok fikiran HT tentang beberapa hal penting yang menyangkut penataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti soal politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, komunikasi, pergaulan pria dan wanita, politik luar negeri dan lain sebagainya. Nah, harapannya dengan membaca Manifesto itu umat menjadi tahu apa yang dimaksud oleh HT selama ini.

Tawaran jalan baru apa yang ditawarkan HT dalam Manifesto tersebut?

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang islami. Sudah terbukti jalan lama ini telah gagal membawa masyarakat mencapai cita-citanya. Dengan begitu harapannya adalah masyarakat menjadi tahu, kalau ingin besar, membawa negara ini ke arah yang lebih baik, tidak bisa tidak, memang harus menempuh jalan baru yang islami dan tidak lagi menggunakan jalan lama yang sekuler dan bercorak kapitalistik seperti yang berlangsung selama ini.

Apa keunggulan jalan baru yang ditawarkan dalam Manifesto itu?

Yang utama dalam Manifesto ini adalah kumpulan gagasan-gagasan pokok yang ditulis secara ringkas dan berdasarkan prinsip akidah Islam. Itulah yang membedakan sekaligus menjadi keunggulan dari konsepsi lainnya yang masih menempuh jalan lama karena masih bersifat sekularistik.

Manifesto ini bertumpu pada akidah Islam dan bersumber dari syariah Islam. Jadi kalau Manifseto ini ditelusur maka akan jelas sekali pijakan hukum syaranya. Konsepsi yang berdasarkan syariah ini jelas memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang sekuler. Karena yang sekuler tersebut kalau tidak bersifat kapitalistik ya bersifat sosialistik dan sudah pasti mengandung kelemahan-kelemahan karena aturan yang lahir tidak berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Sedangkan yang bersifat syar’i bersumber dari wahyu Allah Yang Maha Tahu untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga bila aturan ini dijalankan, insya Allah, penuh keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat karena dijalankan sesuai dengan misi penciptaan manusia yakni untuk beribadah kepada Allah SWT.

Di awal Anda mengatakan beberapa pokok hal penting berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Diantaranya adalah ekonomi dan politik. Tolong dijelaskan secara ringkas?

Persoalan utama dalam ekonomi itu sebenarnya bukan masalah produksi tetapi masalah distribusi. Pertumbuhan itu pasti. Tetapi bila tidak dibarengi dengan distribusi yang baik maka pertumbuhan yang ada itu tidak dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Maka akan terjadi ketimpangan sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Pola distribusi yang dimaksud dalam Manifesto itu ialah distribusi yang bersumber dari syariah. Intinya itu ada dua yakni pola distribusi ekonomi dan pola distribusi non ekonomi. Dalam pola distribusi ekonomi syariah telah mengatur sedemikan rupa sehingga tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Serta diberikan sanksi yang tegas bagi yang coba-coba berbuat zalim. Sedangkan dalam pola distribusi non ekonomi syariah mempunyai instrumen seperti zakat, shadaqah, hibah dan santunan dari negara.

Selain itu, Islam pun mempunyai konsepsi terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Bukan pertumbuhan-pertumbuhan yang semu seperti yang berlangsung saat ini yang bertumpu pada sektor non riil. Dalam Islam tentu saja yang dikembangkan adalah sektor riil. Maka sektor non riil tidak diberi tempat dalam sistem ekonomi Islam apalagi yang berbasis bunga/riba, dan judi. Sehingga akan tercipta perekonomian yang stabil dan adil yang tidak mengenal istilah krisis moneter.

Kalau masalah Politik?

Dalam politik Islam sistem pemerintahannya tentu saja khilafah. Khilafah tidak sama dengan sistem diktator, tapi juga bukan sistem demokrasi. Yang membedakan khilafah dari kedua sistem tersebut adalah kedaulatan atau hak untuk menetapkan hukum, yang menentukan benar dan salah, yang menentukan halal dan haram ada di tangan syariah bukan di tangan manusia. Karena itu, baik khalifah maupun umat, sama-sama terikat kepada syariah Islam. Khalifah wajib menerapkan syariah Islam dengan benar sesuai dengan ketetapan Allah dalam Alquran dan Sunnah, tidak boleh semaunya khalifah.

Khalifah pun berkewajiban menghimpun seluruh warga negara, tanpa melihat perbedaan agama, mazhab, jenis kelamin, bahasa maupun ras. Berkewajiban pula untuk menyatukan kembali seluruh Dunia Islam menjadi negara yang paling kuat di dunia, yang dilakukan melalui sebuah kebijakan yang progresif serta usaha pembebasan negeri-negeri Muslim yang terjajah.

Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan HTI setelah peluncuran Manifesto ini?

Tahap pertama kita juga akan mengupas tuntas Manifesto di berbagai daerah di Indonesia. Rencananya pada tanggal 13 Juni ini saya dijadwalkan di Malang. Insya Allah, kemudian akan menyusul di daerah-daerah lain.

Tahap kedua, tentu kita akan mengkomunikasikan dengan berbagai fihak terkait. Seperti DPR, calon presiden, dan lain sebagainya.

Sebagai penutup, mengapa HT menawarkan Manifesto?

Ini sebagai salah satu bentuk upaya dari HT untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan akibat diterapkannya sistem yang sekularistik. Jadi kalau ada fihak-fihak tertentu yang memfitnah dengan mengatakan bahwa Hizbut Tahrir itu mengancam Indonesia jelas itu kebohongan besar. Bagaimana bisa disebut membahayakan karena Hizbut Tahrir justru berjuang untuk menyelamatkan negeri, yang mayoritas Muslim, ini dengan penerapan syariah dan khilafah. Karena memang mustahil kapitalisme dan sosialisme dapat menyelamatkan bangsa ini di dunia, apalagi di akhirat kelak. Jadi bukan Hizbut Tahrir atau kelompok lainnya yang berjuang untuk menerapkan syariah dan khilafah yang berbahaya itu tetapi fihak yang bersikukuh memepertahankan sekularisme.

Karena Indonesia bisa terpuruk seperti ini kan akibat diterapkannya sekularisme bukan syariah Islam lho! Bila dicermati, mereka-mereka yang anti terhadap syariah inilah sebetulnya yang terus-menerus mempertahankan bangsa ini dalam keterpurukkannya. Jadi orang-orang yang seperti itulah yang sudah seharusnya dilawan karena memang membahayakan dan mengancam bangsa Indonesia.[] mediaumat.com

SBY versus JK : Prosedural versus Kebutuhan

http://asruldinazis.files.wordpress.com/2009/05/sby-jk.jpg?w=400&h=156


Kepemimpinan yang diciptakan oleh kedua pemimpin bangsa saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jusuf Kalla (JK) selama ini membuat rakyat sudah bisa menebak tipe kepemimpinan masing-masing. Perihal tersebut dapat dilihat dari sejumlah kebijakan yang digelontorkan maupun komentar-komentar yang disampaikan kepada masyarakat.

Saya mencoba menganalisis dari beberapa komentar-komentar yang disampaikan oleh kedua Presiden dan Wakil Presiden RI tersebut melalui kutipan-kutipan media cetak maupun media online. Dan hasilnya SBY cenderung memberikan kebijakan dan komentar yang procedural sedangkan JK selalu menjawab kebijakan pemerintah sesuai kebutuhan langsung apa yang dibutuhkan rakyat.

SBY :

“Setelah krisis yang insya Allah akan berakhir dua tahun lagi, bagaimana pun anggaran pertahanan harus kita tingkatkan,” disampaikan saat meresmikan Kompleks Rusun Dinas Paspampres di
Bojong Nangka, Kabupaten Bagor, Jawa Barat, Senin (25/5/2009). – detik.com-

Kebijakan anggaran alutsista bagi pasukan TNI Republik Indonesia akan ditingkatkan, namun ada prosedur yangterlebih dahulu dilewati, yaitu setelah krisis berakhir, bagaimana kalau krisis ekonomi ini tidak berakhir? berarti semakin banyak yang akan mati di udara yah.

JK :

“Jika saya tidak segera menyelesaikan konflik di Ambon dengan cepat, dalam 1 hari bisa 10 orang meninggal. Makanya harus cepat diselesaikan. Kalau pikir-pikir dulu, kalau rapat dulu yang lama, tiap rapat ada 10 orang meninggal,” disampaikan saat Pra Kongres Ikatan Pelajaran Nadlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nadlatul Ulama (IPPNU) Rabu (27/05/09) -detik.com-

Bagi JK, tidak perlu menunggu rapat yang lama melalui prosedur, namun harus langsung turun, memenuhi kebutuhan rakyat. Namun tetap butuh waktu kan pak JK untuk merumuskan strategi perdamaian itu kan?

Sebenarnya masih banyak kutipan-kutipan pernyataan dari SBY maupun JK yang mengidentikkan bagaimana beliau mengambil keputusan, tapi saya serahkan ke teman-teman saja mencarinya. Ini hanya pendapat pribadi melihat gelagat politik pemimpin kita dalam memimpin negara ini.

NB : Fakta menarik di search enginenya detik.com, ketika mengetikan nama “Susilo Bambang Yudhoyono” ditemukan hasil 1050, sedang ketika mengetikan nama “Jusuf Kalla” ditemukan 3875

Sumber: asruldinazis.wordpress.com

Negara Islam Khilafah Bukan Ilusi

http://www.sheiknazim.com/portal-bin/images/stories/oooooo.jpg

Ide lama yang basi menyerang ideologi Islam, penegakan syariah Islam, Khilafah kembali muncul. Kelompok liberal Sabtu malam (18/05 ) meluncurkan buku berjudul “Ilusi Negara Islam”: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. Buku setebal 322 halaman yang diterbitkan atas kerja sama Gerakan Bhineka Tunggal Ika, the Wahid Institute dan Maarif Institute .

Menurut Gus Dur studi dalam buku ini dilakukan dan dipublikasikan untuk membangkitkan kesadaran seluruh komponen bangsa khususnya para elit dan media massa tentang bahaya ideologi dan paham Islam garis keras yang di bawa ke Tanah Air oleh gerakan transnasional Timur Tengah. memperjuangkannya.

Buku ini sendiri patut dipertanyakan baik secara metodelogi, substansi, maupun pengusungnya (lihat keterangan pers Jubir HTI) . Inkonsistensi, kebohongan dan generalisasi kelirupun bertebaran dalam buku ini. Ada aroma kebencian dan kemarahan dari buku ini. Anehnya , Negara Islam dianggap ilusi, namun harus harus diwaspadai secara serius sampai pada tingkat rekomendasi aksi. Padahal ilusi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya angan-angan , khayalan dan palsu. Lho, kenapa yang angan-angan dan khayalan harus disikapi serius seperti itu ?

Tentu juga bukan kebetulan kalau opini yang ingin dibangun bahwa syariah dan khilafah itu mengancam, sejalan dengan opini yang disampaikan oleh Bush – Sang Pembantai Kaum Muslimin. Pada tanggal 5 September 2006 Presiden George W. Bush mengatakan:“They hope establish a violent political utopia across the Middle East, which they call Caliphate, where all would be ruled according to their hateful ideology”. [“Mereka berangan-angan untuk membangun utopia-politik kekerasan di sepanjang Timur Tengah, yang mereka sebut dengan Khilafah, dimana semua akan diatur berdasar pada ideologi yang penuh kebencian.”]

Sebenarnya perdebatan transnasional tidak relevan. Persentuhan Indonesia dengan ideologi transnasional adalah hal yang tak terelakan. Bukan hanya ideologi, Indonesia juga bersentuhan dengan hal lain baik itu berupa agama, seni, budaya, bahasa, bahkan juga makanan yang bersifat transnasional. Lima agama yang diakui (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha) juga Konghu Cu, semuanya berasal dari luar Indonesia. Termasuk pula gagasan-gagasan sistem politik seperti demokrasi, bahkan istilah republik juga berasal dari Barat.

Masuknya Islam ke Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari watak ‘transnasional’ Islam. Adalah Sultan Muhammad I dari kekhilafahan Utsmani yang pada tahun 808H/1404M pertama kali mengirim para ulama (kelak dikenal sebagai Walisongo) untuk berdakwah ke pulau Jawa seperti Maulana Malik Ibrahim (Turki), Maulana Ishaq (Samarqand) yang dikenal dengan nama Syekh Awwalul Islam, Maulana Ahmad Jumadil Kubra (Mesir), Maulana Muhammad al-Maghrabi (Maroko) Maulana Malik Israil (Turki), Maulana Hasanuddin (Palestina),Maulana Aliyuddin (Palestina) dan Syekh Subakir dari Persia.

Keberadaan ormas-ormas Islam besar di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, juga tidak bisa dilepaskan dari persinggungan dengan dunia Islam internasional. Watak transnasional ini wajar saja mengingat Islam memang agama bagi seluruh manusia di dunia (rahmatan lil ‘alamin). Tokoh-tokoh pendiri ormas itu sebagian besar belajar di Timur Tengah dan menyebarkan pemikiran-pemikiran ulama dari Timur Tengah yang menjadi pusat Islam saat itu.

Penyakit Islamophobia dan Syariahphobia sepertinya telah membutakan mata hati dan sikap rasional kelompok liberal dan pengusungnya ini. Kenapa hanya Ideologi Islam dan kelompok Islam yang mereka anggap sebagai ancaman dari luar dan bersifat transnasionalisme. Sementera itu, ide-ide liberal dan sekuler seperti demokrasi , HAM, pluralisme, ide gender, yang mereka usung yang sesungguhnya merupakan ide import (dari Barat) dan juga berwatak transnasional, tidak dianggap ancaman.

Padahal ide liberal dan sekuler ini bukan hanya mengancam, tapi telah menjadi penyebab kehancuran Indonesia dan dunia Islam. Bukankah penerapan ekonomi yang neo liberal di Indonsia dengan progam pengurangan subsidi, privataisasi , investasi asing dan pasar bebas telah menyebabkan kemiskinan dan perampokan kekayaan alam Indonesia.

Atas nama HAM, kebebasan bertingkah laku mereka merusak moralitas menjerumuskan para pemuda dalam kemaksiatan. Dengan alasan HAM,mereka minta pornografi dan pornaaksi, pengakuan terhadap kelompok gay dan lesbian dilegalkan. Sementara perda yang mewajibkan busana muslimah dianggap melanggar HAM.

Atas nama HAM juga mereka meracuni aqidah umat Islam. Dengan dalih kebebasan beragama, kelompok liberal ini meminta agar Ahmadiyah jangan dilarang. Pelarang sholat dua bahasa yang jelas-jelas bid’ah, oleh kelompak liberal dianggap pelanggaran HAM. Tidak hanya itu ‘tafsir’ liberal yang mereka usung telah menghancurkan sendi-sendi Islam yang mendasar yang menimbulkan keraguan terhadap kebenaran al Qur’an dan as Sunnah.

Kelompok liberal ini menganggap kelompok yang ingin menegakkan syariah Islam sebagai garis keras. Sementara AS dan sekutunya yang dengan alasan HAM dan penyebaran demokrasi, serta perang melarang terorisme membunuh jutaan umat Islam di Irak, Afghanistan, Somalia, Sudan, dan Palestina, tidak secara intensif mereka kritik . Bukankah dengan dalih HAM (kebebasan menentukan nasib sendiri) Timor Timur lepas, dan hal yang sama sedang mengancam Aceh dan Papua ? Jadi ideologi mana yang sebenarnya berbahaya bagi bangsa ini ?

Yang jelas kewajiban penegakan syariah Islam dan Khilafah adalah perintah Allah SWT. Tidak mungkin hukum yang berasal dari NYA akan mencelakakan manusia. Syariah Islam akan membebaskan Indonesia dari penjajahan ideologi negara imperialis dan mensejahterakan rakyat . Hal ini bukanlah perkara mimpi atau ilusi, tapi bisa dibuktikan secara normatif maupun secara historis-empiris.

Untuk membuktikan itu, cukuplah kita kutipkan surat Surat Raja Inggris Goerge II kepada Kholifah Hisyam III : Keunggulan pendidikan di masa Khilafah , membuat banyak pihak mempercayai keluarganya untuk dididik dalam sistem pendidikan Khilafah. Termasuk Raja di Eropa yang mengirim keluarganya untuk belajar di Daulah Khilafah, seperti yang tampak dalam surat dari George II, Raja Inggeris, Swedia dan Norwegia, kepada Khalifah Hisyam III di Andalusia Spanyol. Kutipan surat tersebut antara lain : ” Setelah salam hormat dan takdzim, kami beritahukan kepada yang Mulia, bahwa kami telah mendengar tentang kemajuan yang luar biasa, dimana berbagai sekolah sains dan industri bisa menikmatinya di negeri yang Mulia, yang metropolit itu. Kami mengharapkan anak-anak kami bisa menimba keagungan yang ideal ini agar kelak menjadi cikal bakal kebaikan untuk mewarisi peninggalan yang Mulia guna menebar cahaya ilmu di negeri kami, yang masih diliputi kebodohan dari berbagai penjuru.”

Syariah Islam akan menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat yang menjadi tanggung jawab negara. Berdasarkan syariah Islam pendidikan dan kesehatan wajib gratis. Syariah Islam juga melarang barang-barang yang merupakan pemilikan umum (al milkiyah al ‘amah) seperti emas, perak, minyak, batu bara diserahkan kepada swasta apalagi asing . Milik rakyat yang harus dikelola untuk kemaslahatan umat.

Syariah juga akan mencegah setiap intervensi asing yang mengancam disintegrasi umat dan negara. Sementara negara Islam Khilafah Islam adalah instutisi yang menerapkan syariah Islam dan menyatukan umat Islam sehingga menjadi negara adidaya global yang mensejahterakan manusia. Sekali lagi kita pantas bertanya, apa yang sebenarnya mengancam Indonesia : syariah Islam yang bersumber dari Allah SWT yang ar Rahman dan ar Rohim atau ideology liberal dari penjajah yang rakus ?

Tentang kepastian tegaknya kembali Khilafah tentu kita lebih percaya kepada hadist Rosulullah saw yang memberikan kabar gembira kepada kita : “Masa kenabian akan tetap ada di tengah-tengah kalian selama Allah menghendaki, kemudian Allah akan mengambilnya dari tengah-tengah kalian. Kemudian akan ada (masa) Khilafah Rasyid (yang mendapat petunjuk) yang berjalan selaras dengan kenabian. Khilafah itu akan tetap ada di tengah-tengah kalian selama Allah menghendaki, kemudian Allah akan mengambilnya dari tengah-tengah kalian. Setelah itu akan ada (masanya) banyak pemimpin, dan itu akan tetap ada di tengah-tengah kalian selama Allah menghendaki, kemudian Allah akan mengambilnya dari tengah-tengah kalian. Setelah itu akan ada (masa) pemerintahan tirani, dan akan tetap ada di tengah-tengah kalian selama Allah menghendaki, kemudian Allah akan mengambilnya dari tengah-tengah kalian. Kemudian, akan muncullah (masa) Khilafah Rasyid (kembali) yang berjalan selaras dengan kenabian.” Kemudian beliau (Rasulullah) terdiam.” (Musnad Imam Ahmad (v/273)).(Farid Wadjdi)

Kampanye Pemilihan Presiden dimulai 2 Juni

http://nababan.files.wordpress.com/2009/05/kampanye.jpg?w=300&h=200


Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali merubah jadwal masa kampanye menjadi 2 Juni-4 Juli 2009 mendatang. Padahal sebelumnya, KPU sempat menyebut akan memajukan masa kampanye 29 Mei-4 Juli 2009.

“Kampanye mulai 2 Juni- 4 Juli 2009. Deklarasi kampanye damai jam 9.00 di kantor KPU tanggal 2 Juni,” kata Anggota KPU, di sela Rapat Pleno di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (27/5).

Siang ini, KPU tengah menggelar rapat pleno tertutup untuk membahas revisi Peraturan KPU nomor 32 tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilpres. Menurut Putu, KPU memutuskan untuk merevisi sejumlah jadwal, termasuk, pelaksanaan kampanye. “Saat ini sedang disinkronisasi. Sore ini sudah bisa diteken. Jadwal kan diubah, saya kira sore ini pak Ketua sudah bisa teken,” tutur Putu.

Masa kampanye akan dibagi menjadi dua, yakni tanggal 2 Juni-12 Juni kampanye akan berkonsentrasi untuk diluar jenis pengerahan massa. “Kampanye lewat Media massa, pemasangan billboard, pemasangan alat peraga, dan sebagainya,” ujar Putu.

Sedangkan untuk pengerahan massa akan digelar tanggal 13 Juni-4 Juli. Dalam massa ini, kata Putu, kampanye dilakukan dalam 3 bentuk. Yakni, rapat umum, pertemuan terbatas, dan tatap muka. “Itu sudah disepakati oleh parpol dan pasangan Calon,” ujarnya.

Sumber:

Wapadai Iklan Politik Pilpres 2009

Jelas sudah pasangan calon pasangan pemimpin Indonesia yang akan bertarung pada Pilpres 9 Juli mendatang. KPU akhirnya menetapkan 3 pasang capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden) setelah masyarakat selama ini dibuat bertanya tentang siapa sebetulnya yang akan berpasangan pada pilpres mendatang. 3 pasangan ini pun lahir dari hasil pertunjukan politik yang tampak begitu menyita perhatian masyarakat dengan berbagai aksi para politisi dalam upaya menentukan pasangan capres dan cawapres ini.

Takdir sejarah yang akhirnya membawa 3 pasangan , yakni Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono (SBY Berbudi Luhur), Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro) harus maju mengadu peruntungan demi menggapai kursi R1 dan R2 di negeri ini. Pasca penetapan pasangan oleh KPU diikuti oleh deklarasai masing-masing pasangan dan pembentukan tim sukses pemenangan masing-masing pasangan maka langkah selanjutnya adalah memulai kerja keras untuk dapat mempengaruhi dan mengambil hati ratusan juta calon pemilih.

Masing-masing pasangan capres-cawapres pun mulai menyapa masyarakat lewat iklan politiknya baik melalui media cetak maupun elektronik demi untuk menggaet simpati calon pemilih. Melalui tim suksesnya masing-masing, para pasangan capres-cawapres dengan berbagai macam gaya dan bahasa mulai merangkai kata, mengelola fenomena dan mencipta asa seolah akan sangat mudahnya tercipta di depan mata. Di sini nampaklah jelas betapa bahasa iklan benar-benar digunakan layaknya mempromosikan produk makanan atau barang elektronik. Bahkan, etika periklanan yang melarang menjelekkan produk orang lain (walau secara tidak langsung) sudah mulai tampak dari iklan salah satu calon pasangan capres-cawapres.

Inilah realita sebuah iklan politik untuk pilpres saat ini. Seluruh isinya begitu mempesona, dan spektakuler. Janji-janji politik yang dilontarkannya pun tampak begitu meyakinkan, seolah seluruh program yang diajukan takkan gagal. Seperti layaknya iklan pada umumnya program mereka nyaris tampak cela dan hanya dihiasi oleh keindahan dan kesejahteraan masa depan. Seandainya saja mereka berkata bukan atas nama iklan, maka betapa bangganya kita memiliki calon-calon pemimpin masa depan yang tampak begitu perhatian terhadap kesejahteraan rakyat, keberpihakan pada rakyat kecil, pembangunan menyeluruh, mengentaskan kemiskinan dan penciptaan stabilitas keamanan.

Sekali lagi ini hanya sebuah iklan. Dan iklan memiliki misi untuk dapat mempengaruhi orang agar mau memilih produknya. Ketika sesuatu yang begitu urgen (penting) untuk sebuah kemashlahatan bangsa dikemas dalam bingkai sebuah iklan, maka kita harus betul-betul dapat menyikapinya secara bijak dan tepat. Kita tidak ingin sebuah janji politik hanya sekedar dijadikan sebagai gerbang meraih kekuasaan, yang setelah digapai janjipun hanya sekedar masa lalu politik. Dengan demikian, ketika kita menerima sebuah iklan politik (siapapun pasangannya) hendaknya tidak menelan bulat begitu saja, tapi lengkapilah dengan referensi lengkap mengenai semua yang berkaitan dengan calon pemimpin kita. Ini kita lakukan agar kita tidak menjadi korban iklan politik untuk kesekian kalinya. Wallahu A’lam.

Sumber: zainkalami.wordpress.com